JAWABANUJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK B MATA UJIAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PERIODE NOVEMBER TAHUN 2006 SOAL I MULTIPLE CHOICE (BOBOT 20%) 1. J!"# D Berdasarkan pasal 11 A ayat 5 UU PPh, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam

Pilihan GandaSoal 1Batas waktu bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah …a. Paling lama 1 satu minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja b. Paling lama 2 dua minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja c. Paling lama 3 tiga minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja d. Paling lama 1 satu bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerjaPembahasanJawaban DBerdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 satu bulan setelah yang bersangkutan berhenti Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang PribadiSoal 2Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat …a. Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21 b. Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21 c. Setiap bulan melakukan pemotongan PPh pasal 21 d. Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21PembahasanJawaban ABerdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang PribadiSoal 3Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya dibayar oleh perusahaan asuransi “Jasa Cidera” yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi “Jasa Cidera” atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah … a. Rp0 karena dikecualikan dan objek pemotongan PPh Pasal 21 b. Rp0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan c. karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan d. karena merupakan penghasilan yang bersifat finalPembahasanJawaban ABerdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 8 ayat 1disebutkan salah satu yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang PribadiSoal 4Usaha dagang Maju Tak Gentar Hary terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai usaha dagang perdagangan aceran bahan bangunan. UD Maju Tak Gentar menggunakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan adalah Tanggal 8 Januari 2013 membayar biaya sewa gudang sebesar Penerima pembayaran adalah Widodo non NPWPTanggal 15 Januari 2013 membayar biaya sewa peralatan pesta sebesar Penerima pembayaran adalah Wajinah non NPWPTanggal 27 Januari 2013 membayar biaya notaris sebesar Penerima pembayaran adalah Firma Waginah, SH pembayaran sewa gudang sebesar Rp tersebut … Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar jika sudah mendapatkan penetapan sebagai pemotong pajak dan Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung Maju Tak Gentar bukan pemotong pajak karena merupakan wajib pajak orang pribadi ada jawaban yang benarPembahasanJawaban BBerdasarkan KEP No. 227/PJ/2002 pasal 4 disebutkan bahwa Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 227/Pj./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau BangunanSoal 5PT Keluarga merupakan perusahaan keluarga mempunyai laba tahun 2012 sebesar Rapat umum pemegang saham dilakukan tanggal 9 Maret 2013, rapat memutuskan untuk membagi laba tahun 2012 sebesar kepada 5 orang pemegang saham masing-masing sebesar Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 4 April 2013. SPT Tahunan PPh Badan dimasukkan ke KPP Pratama XXX pada tanggal 18 April 2013, atas transaksi di atas …a. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013 b. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013 c. PPh Pasal 42 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013 d. PPh Pasal 42 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013PembahasanJawaban CBerdasarkan PP No. 94 Tahun 2010 penjelasan pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya.Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan"untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara dividen interim, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen recording date. Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara kasus diatas, maka saat terutang adalah pada tanggal 9 Maret 2013 atau Masa Pajak Maret 2013. Berdasarkan PMK No. 80 tahun 2010, tanggal jatuh tempo pembayaran untuk PPh Pasal 4 ayat 2 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 April jenis PPh yang dibayar adalah PPh Pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan perusahaan merupakan perusahaan keluarga dimiliki oleh individu / perorangan, sehingga dividen tersebut dibagikan ke pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun BerjalanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/ tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajaksumber =58—semoga bermanfaat yang tgl 14 ujian…heheheortax

Untukmengukur risiko dengan pendekatan var diperlukan data standar deviasi dan skor z dari tabel distribusi normal. Inilah pembahasan lengkap terkait contoh soal manajemen risiko dan jawabannya. Source: contohsoalitu.blogspot.com. Keuntungan dari penggunaan teknik retensi dalam program manajemen risiko, antara lain adalah.

Makalahtransaksi antar perusahaan berkaitan dengan penjualan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan atau antar anak perusahaan Ebook Kumpulan Soal-Soal USKP Tingkat A/B/C dan Jawabannya; Jadwal USKP Periode Ke-3 (Desember) 2019 Dan Hasil Ujian Periode II (Juli) Jadwal USKP Periode Ke-2 Juli 2019; Hasil USKP Periode I (Maret) 2019 Tingkat

soal uskp dan jawabannya pdf